https://bola16-pulsa.id/https://nobby.co.id/produk/https://museogottardpark.it/ https://zps.edu.pk/https://ejournal.stit-ru.ac.id/https://stephanieswrittenword.com/ https://arpenba.org.br/https://sman20medan.sch.id/https://arpenba.org.br/wp-includes/js/ https://astanamajusejahtera.co.id/ https://slta.sc/ https://lppm.nurulfikri.ac.id/thailand/ https://neatkariga.com/ tigers168livechat slot16https://heylink.me/bola16_/https://heylink.me/slot16_/https://www.bwpkarsiyaka.com/ https://pstf.fib.unej.ac.id/dana/ https://www.spaatthewoods.com/ https://soter.org.br/https://www.iti.ac.pg/ https://www.cittur.com/ https://svpistm.ac.in/ https://obchod.iso-izolace.cz/ https://aofkredili.net/ https://pustakapelajar.co.id/ situs deposit pulsa tanpa potonganbandar slot gacor iboslot
165

Berita

Pemerintah Kota Pagar Alam, menjadi Nominasi Penghargaan Anugrah Leagislasi 2023.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, DAHNIAL Nasution, AP. M. Si., mewakili Pj. Wali Kota Pagar Alam. Menerima Penghargaan sebagai Peringkat III  Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Indonesia, pada Anugrah Legislasi 2023 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bertempat di Hotel Mercure Conventions Center Ancol, Jakarta. (21/11)

Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan, Asep Nana Muliana mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada instansi atas kinerja yang profesional, berdedikasi dan berintegritas dalam melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.  

Penghargaan tersebut untuk memberikan motivasi kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan kompetensi dan keahlian, dan meningkatkan semangat pegawai untuk bekerja secara profesional, serta meningkatkan integritas pembentuk peraturan perundang-undangan.

Selain Pemerintah Kota Pagar Alam, turut menjadi nominasi Anugrah Legislasi 2023 yaitu Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, yang bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dalam penyusunan serta pengharmonisasian produk Hukum Daerah.