SELASA, (30/05/2022) KABAG HUKUM SETDAKO PAGAR ALAM MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA V SIDANG KE-1 TENTANG PEMBAHASAN RAPERDA LPP APDB KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENJELASAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RAPERDA LPP APBD KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021, BERTEMPAT RUANG SIDANG UTAMA PERIPURNA DPRD KOTA PAGAR ALAM
RAPAT PARIPURNA DIPIMPIN OLEH KETUA DPRD KOTA PAGAR ALAM JENNI SHANDIYAH, DIDAMPINGI WAKIL KETUA I DPRD DESSY SISKA DAN WAKIL KETUA II DPRD EFSI SERTA DIIKUTI 17 ANGGOTA DPRD KOTA PAGAR ALAM.
PADA SAMBUTANNYA, WALIKOTA PAGAR ALAM ALPIAN MASKONI MENYEBUT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PADA PASAL 320 AYAT I MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD DENGAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA OLEH BPK RI
PADA RAPATINI TURUT HADIR FORKOPIMDA, SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, ASISTEN DAN STAF AHLI, SELURUH KEPALA OPD, SELURUH CAMAT DAN LURAH, INSTANSI VERTIKAL, BUMN, BUMD, LSM DAN WARTAWAN MEDIA MASSA